Maraknya survey yang dilakukan oleh berbagai Lembaga Survey harus diwaspadi karena tingkat objektivitasnya meragukan. Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang, Drs. Edi Indrizal, MSi menilai ada upaya penggiringan opini publik. Rilis hasil survey tersebut juga bisa jadi uji penerimaan publik atas capres yang disurvey.

Unsur TNI masih diharapkan oleh masyarakat sebagai capres. Paduan TNI sipil dianggap merupakan paduan yang paling pas. Unsur TNI dianggap unsur yang pas untuk menjamin stabilitas keamanan dan politik, dan unsur sipil untuk memajukan ekonomi dan sosial. Tanpa ada stabilitas politik dan keamanan, kegiatan ekonomi dan sosial tidak akan berjalan dengan baik. Sebaliknya jika stabilitas ekonomi dan sosial terancam, stabilitas politik dan keamanan juga terancam.

Di antara nama-nama TNI yang menguat sebagai capres adalah Joko Suyanto. Hal ini wajar, karena yang bersangkutan yang saat ini memegang posisi Menko Polkam, kedudukan tertinggi di bawah presiden dalam kebijakan stabilitas politik keamanan. Namun demikian, apakah yang bersangkutan sudah ideal untuk mewujudkan pasangan TNI - sipil ideal tersebut?

Banyak kalangan menganggap bahwa kinerja Joko Suyanto sebagai Menko Polkam kurang optimal. Selama masa jabatannya banyak permasalahan polkam yang terjadi, umpamanya krisis Papua yang memuncak. Dalam menghadapi krisis Papua, tidak ada statement atau gebrakan Joko Suyanto yang nampak ke permukaan yang menyenangkan publik. Lebih terlihat inisiatif Menhan Purnomo Yusgiantoro yang berkoordinasi dengan Panglima TNI dan BIN.

Hasil survey DCSC menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap Menko Polkam terpaut jauh dari Menko Perekonomian. Menko Perekonomian mencapai 36,8%, sementara Menko Polkam hanya 29,3% hanya sedikit di atas Menko Kesra yang mencapai 26,8%. Dari hasil survey ini dapat kita ketahui bahwa Joko Suyanto yang kalau dijadikan Presiden diharapkan kinerjanya dalam stabilitas politik dan keamanan tidak dapat diandalkan.