Siapa yang tidak tahu Tony Apriliani? Pengurus Golkar Jawa Barat dan pengurus salah satu KINO Golkar di Jawa Barat menghiasi pemberitaan akhir-akhir ini. Komentar-komentarnya selalu menghiasi TV dan media online.

Pria yang diacungkan menjadi Ketua KPSN ini baru saja dipecat sebagai anggota Exco PSSI bersama tiga exco lainnya, yakni dua dari aktivitis Partai Patriot : La Nyalla Matalitti dan Roberto Rhouw serta putra aktivis Pemuda Pancasila, ormas yang membidani kelahiran Partai Patriot yakni Erwin Kurniawan. Bersama LNM yang dipecat sebagai ketua Pengprov PSSI Jatim, Tony pun dipecat sebagai Ketua Pengprov PSSI Jabar.

18 klub vs 24 klub
Salah satu alasan yang dikemukakan untuk membentuk KPSN adalah keputusan PSSI yang menetapkan jumlah peserta Liga teratas PSSI menjadi 24 klub. Kebanyakan klub yang terutama berasal dari liga super sangat berkeberatan. Bagaimana sikap Tony terhadap itu?

Ternyata, Tony Apriliani dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Kompetisi PSSI memiliki andil dalam penetapan jumlah peserta tersebut. Pada tanggal 24 September 2011, Tony Aprilianilah yang memberikan sosialisasi tentang jumlah klub ini.

Penambahan klub dari 18 menjadi 24 telah mendapatkan restu dari Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) jelas Tony saat itu. Penambahan jumlah peserta kompetisi dilakukan sebagai antisipasi bila ada klub yang tidak lolos verifikasi. Pasalnya, Tony memprediksi akan ada tiga sampai empat klub yang tidak lolos dalam proses verifikasi.

"Saya prediksi pasti drop karena skornya saya prediksi 40-50. Saya lupa, pokoknya klub dari timur. Mereka masih ingin melengkapi (syarat), tetapi dari hasil verifikasi terakhir di Hotel Sahid, saya prediksi ada tiga atau empat yang nilainya di bawah 50. Satu klub dari timur, Jawa Timur, barat dan utara. Kita gak mau sebutkan karena masih dalam proses. Ini supaya tidak membingungkan," ucap Tony kepada wartawan di Kantor PSSI, Jumat (23/9/2011).

Lagi pula, menurut Tony, tidak ada batasan jumlah klub peserta kompetisi. "Awalnya 18 klub. Adanya saat di Kongres PSSI di Bali. Setelah dikaji, kemudian dilihat, tidak ada batasan jumlah klub peserta kompetisi. Yang ada adalah suara di kongres atau voter. Menurut AFC, masih ada toleransi waktu kami kirimkan 36 klub itu. Mereka menyarankan bikin satu wilayah saja, tetapi ditoleransi sampai 24 klub. Itu pernyataan Direktur Kompetisi AFC. Makanya, kami memakai dasar guidance dari mereka juga," beber Tony.

"Makanya diberi ruang sesuai aturan FIFA dan AFC, yang menyarankan maksimal 24 klub. Waktu bertemu Direktur Kompetisi AFC di Kuala Lumpur, minimal peserta kompetisi 12 klub," sambungnya.

Keputusan mengubah jumlah perserta kompetisi menjadi 24 klub menuai kontroversi karena ada enam klub baru yang ditunjuk oleh PSSI dengan alasan berbeda. Keenam klub tersebut adalah Persema Malang, PSM Makassar, PSMS Medan, Bontang FC, Persibo Bojonegoro, dan Persebaya Surabaya. Keanggotaan Persibo dan Persema sempat dicabut oleh PSSI di era Nurdin Halid setelah mereka membelot ke Liga Primer Indonesia.

Kalau melihat peran Tony dalam penambahan jumlah peserta, lalu apa motivasi Tony ikut KPSN?

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak Parliamentary Thresold 5%. Sekretaris PPP di DPR Muhamad Arwani Thomafi, mengatakan jika PT ditetapkan 5%,maka 32 juta akan hangus. Menurut Arwani jika PT 5% ditetapkan, maka total suara yang dikonversi menjadi kursi di DPR tidak sampai 50%. Angka Golput 30% juga diperkirakan akan meningkat.

Sekretaris PKB di DPR, M. Hanif Dhakiri mengingatkan bahwa dengan angka PT 2,5% saja, pada Pemilu 2009 suara pemilih terbuang lebih dari 19 juta. Jika PT 5% diterapkan pada Pemilu 2014, maka suara pemilih yang hilang akan menjadi 33 juta.

Rakyat sebenarnya tidak mempermasalahkan berapa banyak partai yang ikut Pemilu. Jika para pendahulu kita di tahun 1955 yang sebelumnya tidak pernah mengenal Pemilu dapat sukses mengikuti Pemilu yang pesertanya banyak, kenapa kita yang sudah lebih maju tidak bisa. 

Tetapi, rakyat juga bosan dengan politik dagang sapi yang terang-terangan terlihat. Presiden tidak mampu menggunakan hak pregoratifnya dengan baik karena bertoleransi pada partai koalisi, padahal presiden adalah pilihan langsung rakyat.

Partai peserta pemilu, boleh saja banyak, tetapi yang hadir di DPR harus tetap dengan jumlah yang efektif. Masalah suara yang hilang, sebenarnya dapat diatasi jika UU Pemilu memperkenankan sistem merger. Sistem merger berbeda dengan penggabungan suara, dengan penggabungan suara masing-masing partai masih tetap eksis, tetapi dengan sistem merger, partai-partai yang akan memergerkan diri akan membentuk satu partai baru yang permanen. Dengan demikian, akan ada penyederhanaan partai dalam jangka panjang.

Selama ini, banyak partai di Indonesia sungguh ironis. Partai-partai yang berbeda hanya berbeda sedikit logo dan warna saja, tetapi apa beda visi dan misinya sungguh tidak jelas. Variasi partai hanyalah variasi kendaraan bagi para politisi untuk mencari peluang daya tawar untuk mendapatkan kursi, proyek dan akhirnya uang. Oleh karenanya, PT 5% dengan opsi merger adalah hal yang patut didukung dan diperjuankan.

Persyaratan calon presiden untuk partai politik yang mencapai angka 20% telah digugat sejumlah partai teri. Partai Gerindra misalnya menyebutkan bahwa persyaratan tersebut dapat menghambat munculnya calon-calon presiden muda. Aturan main tersebut dianggap mengebiri demokrasi.

Persoalan threshold memang merupakan pembahasan yang berpolemik. Ada dua kaidah yang harus dijaga dalam penetapan threshold, yakni:

1. Munculnya partai baru dengan tujuan untuk memperjuangkan aspirasi politik yang tidak terwakili dalam partai yang ada harus tetap TERJAGA karena hal ini merupakan salah satu latar belakang timbulnya reformasi akibat tersanderanya aspirasi politik warga pada 3 partai pada masa orde baru.
2. Jumlah partai yang terkendali harus terwujud untuk suatu EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN dan EFEKTIVITAS PENYALURAN ASPIRASI warga yang mana masyarakat kemudian merasa bosan dan frustasi melihat kondisi perpolitikan yang diwarnai politik dagang sapi.
3. Kemunculan CALON INDEPENDEN harus dijamin agar aspirasi masyarakat yang NON-IDEOLOGIS dapat tertampung. Masyarakat yang rindu tampilnya kalangan profesional yang bersih dari unsur-unsur IDEOLOGIS dan KEPENTINGAN harus tetap terwakili haknya.

Berdasarkan kenyataan tersebut bahwa UU Pemilu harus membuat jaminan atas 3 hal:

1. Tidak adanya hambatan untuk membuat partai baru, baik dinyatakan secara tegas mau pun secara tersembunyi, namun perlu pembatasan yang masuk akal.
2. Bahwa kumulatif suara 20% dari partai-partai kecil yang lolos parlemen berhak atas usulan 1 pasangan capres, namun harus dijaga agar tidak terjadi koalisi dagang sapi.
3. Ketentuan tentang CAPRES INDEPENDEN tidak boleh dimanfaatkan oleh politisi IDEOLOGIS yang tidak memenuhi PRESIDENTIAL THRESHOLD.

Melihat pengalaman dari kabinet SBY sekarang, di mana terjadi koalisi nonparlemen dari banyak partai yang menimbulkan drama-drama yang menjemukan masyarakat, maka dalam aturan Presidential Threshold yang akan datang kiranya perlu dipertimbangkan aturan MERGER partai dalam pengusungan Capres/Cawapres. Artinya, jika beberapa partai sepakat untuk mengusung Capres yang sama, maka partai-partai pengusung tersebut harus merger dulu menjadi satu partai besar. Dengan demikian, secara otomatis partai-partai hanya akan memiliki dua sikap, MERGER dan kehilangan identitas partainya atau secara terhormat berada di luar pencapresan sehingga carut marut dagang sapi yang memuakkan yang mengganggu efektivitas pemerintahan dan hak pregoratif presiden tidak kita saksikan lagi.

Unsur TNI masih diharapkan oleh masyarakat sebagai capres. Paduan TNI sipil dianggap merupakan paduan yang paling pas. Unsur TNI dianggap unsur yang pas untuk menjamin stabilitas keamanan dan politik, dan unsur sipil untuk memajukan ekonomi dan sosial. Tanpa ada stabilitas politik dan keamanan, kegiatan ekonomi dan sosial tidak akan berjalan dengan baik. Sebaliknya jika stabilitas ekonomi dan sosial terancam, stabilitas politik dan keamanan juga terancam.

Di antara nama-nama TNI yang menguat sebagai capres adalah Joko Suyanto. Hal ini wajar, karena yang bersangkutan yang saat ini memegang posisi Menko Polkam, kedudukan tertinggi di bawah presiden dalam kebijakan stabilitas politik keamanan. Namun demikian, apakah yang bersangkutan sudah ideal untuk mewujudkan pasangan TNI - sipil ideal tersebut?

Banyak kalangan menganggap bahwa kinerja Joko Suyanto sebagai Menko Polkam kurang optimal. Selama masa jabatannya banyak permasalahan polkam yang terjadi, umpamanya krisis Papua yang memuncak. Dalam menghadapi krisis Papua, tidak ada statement atau gebrakan Joko Suyanto yang nampak ke permukaan yang menyenangkan publik. Lebih terlihat inisiatif Menhan Purnomo Yusgiantoro yang berkoordinasi dengan Panglima TNI dan BIN.

Hasil survey DCSC menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap Menko Polkam terpaut jauh dari Menko Perekonomian. Menko Perekonomian mencapai 36,8%, sementara Menko Polkam hanya 29,3% hanya sedikit di atas Menko Kesra yang mencapai 26,8%. Dari hasil survey ini dapat kita ketahui bahwa Joko Suyanto yang kalau dijadikan Presiden diharapkan kinerjanya dalam stabilitas politik dan keamanan tidak dapat diandalkan. 

Taufik Kiemas lagi jadi bahan perbincangan. Politisi tua dari PDIP melontarkan bahwa Capres PDIP 2014 bukan Megawati Soekarnoputri lagi. Reaksi pun bermunculan. Sejumlah kader PDIP di Jawa Timur mengancam tidak akan memilih PDIP jika Megawati digantikan. Sebaliknya ada juga yang menuding, PDIP lagi cari perhatian.

Taufik Kiemas mengenangkan kembali, bahwa kita pernah menertawakan Soeharto menjadi capres pada saat usianya 70 tahun. Padahal pada 2014 nanti, Prabowo akan berusia 63 tahun, Aburizal Bakrie 68 tahun, Wiranto 67 tahun, Jusuf Kalla 72 tahun, Hatta Rajasa 61 tahun, dan Megawati sendiri 64 tahun. 

Mandulnya regenerasi kepemimpinan menurut Maswardi Rauf karena adanya budaya patrimonialisme. Seorang bapak (ibu Megawati) mendapatkan dukungan karena daya tarik kharismanya sehingga dia didukung untuk memimpin dengan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang amat besar.

Besarnya kepercayaan menyebabkan membuat pandangan yang dianut pemimpin dianggap selalu benar. Setiap orang harus mematuhi apa pun yang diputuskan pemimpin. Pemimpin tidak mempunyai pesaing. Kritik tidak layak diajukan kepada pemimpin.