Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak Parliamentary Thresold 5%. Sekretaris PPP di DPR Muhamad Arwani Thomafi, mengatakan jika PT ditetapkan 5%,maka 32 juta akan hangus. Menurut Arwani jika PT 5% ditetapkan, maka total suara yang dikonversi menjadi kursi di DPR tidak sampai 50%. Angka Golput 30% juga diperkirakan akan meningkat.

Sekretaris PKB di DPR, M. Hanif Dhakiri mengingatkan bahwa dengan angka PT 2,5% saja, pada Pemilu 2009 suara pemilih terbuang lebih dari 19 juta. Jika PT 5% diterapkan pada Pemilu 2014, maka suara pemilih yang hilang akan menjadi 33 juta.

Rakyat sebenarnya tidak mempermasalahkan berapa banyak partai yang ikut Pemilu. Jika para pendahulu kita di tahun 1955 yang sebelumnya tidak pernah mengenal Pemilu dapat sukses mengikuti Pemilu yang pesertanya banyak, kenapa kita yang sudah lebih maju tidak bisa. 

Tetapi, rakyat juga bosan dengan politik dagang sapi yang terang-terangan terlihat. Presiden tidak mampu menggunakan hak pregoratifnya dengan baik karena bertoleransi pada partai koalisi, padahal presiden adalah pilihan langsung rakyat.

Partai peserta pemilu, boleh saja banyak, tetapi yang hadir di DPR harus tetap dengan jumlah yang efektif. Masalah suara yang hilang, sebenarnya dapat diatasi jika UU Pemilu memperkenankan sistem merger. Sistem merger berbeda dengan penggabungan suara, dengan penggabungan suara masing-masing partai masih tetap eksis, tetapi dengan sistem merger, partai-partai yang akan memergerkan diri akan membentuk satu partai baru yang permanen. Dengan demikian, akan ada penyederhanaan partai dalam jangka panjang.

Selama ini, banyak partai di Indonesia sungguh ironis. Partai-partai yang berbeda hanya berbeda sedikit logo dan warna saja, tetapi apa beda visi dan misinya sungguh tidak jelas. Variasi partai hanyalah variasi kendaraan bagi para politisi untuk mencari peluang daya tawar untuk mendapatkan kursi, proyek dan akhirnya uang. Oleh karenanya, PT 5% dengan opsi merger adalah hal yang patut didukung dan diperjuankan.