Busyro Muqoddas, Ketua KPK saat ini terkenal karena lontaran-lontarannya yang membuat kuping anggota DPR panas. Tetapi, di antara lontaran Busyro ada yang sangat menarik, yakni rumus korupsi. Busyro mengatakan rumus korupsi yakni C=D+M-A, yakni Corruption terjadi karena adanya Diskresi, yakni kewenangan mengambil keputusan yang disertai dengan Monopoli tetapi tanpa Akuntabilitas.

Selamat buat Busyro, karena rumus ini ternyata memang valid.

Ali Masykur Musa, anggota IV BPK RI pada penyerahan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2010 di Jakarta, 07 Juni 2011 menyatakan bahwa transparansi merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam pemeriksaan keuangan. Kualitas laporan keuangan ditentukan oleh sistem akuntansi yang andal (reliable) serta data yang dapat ditelusuri (traceable) dan layak diperiksa (auditable), bukan dengan cara instant dengan hanya mengandalkan jasa konsultan.

Untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), rencana aksi harus dilakukan oleh kementerian, yakni:

1. Mengoptimalkan fungsi Biro Keuangan kementerian sebagai pusat pengolahan data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan
2. Mengoptimalkan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian sebagai quality assurance draft Laporan Keuangan Kementerian sebelum disahkan oleh Menteri
3. Mengoptimalkan fungsi Satuan Kerja (Satker) sebagai ujung tombak penyusunan Laporan Keuangan secara berjenjang.

Sesuai UU No 12 Tahun 2004, BPK dapat memberikan 4 jenis opini:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3. Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)
4. Tidak Wajar (TW)

FITRA melakukan survey terhadap pelaksanaan good governance di indonesia berdasarkan aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kesetaraan gender. Hasilnya:

1. Kota Padang Panjang dengan skor 68,3
2. Kabupaten Serdang Bedagai dengan skor 67,8
3. Kabupaten Malang dengan skor 64,7
4. Kabupaten Bone dengan skor 63,8
5. Kota Padang dengan skor 62,7
6. Kabupaten Sleman dengan skor 59,9
7. Kabupaten Semarang dengan skor 59,74
8. Kabupaten Lombok Timur dengan skor 59,3
9. Kabupaten Kendal dengan skor 58,5
10. Kabupaten Polewali Mandar dengan skor 58,4